Izin Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP)

Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri Keuangan. Adapun syarat untuk mendapatkan izin usaha KAPadalah sebagai berikut:

·         Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

·         Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;

·         Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;

·         Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;

·         Membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit (a) alamat Akuntan Publik; (b) nama dan domisili kantor; dan maksud dan tujuan pendirian KAP; dan

·         Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk KAP berbentuk usaha Persekutuan perdata, Firma dan bentuk usaha lain, dengan mencantumkan (a) nama Rekan; (b) alamat Rekan; (c) bentuk usaha; (d)nama dan domisili usaha; (e) maksud dan tujuan pendirian kantor; (f) hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan (g) penyelesaian sengketa.

Apakah izin KAP bisa dicabut? Bisa, apabila:

·         Pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin;

·         KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha;

·         Izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;

·         Izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;

·         Domisili KAP berubah; atau

·         Terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP.

·         Izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku apabila izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dinyatakan tidak berlaku atau izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dinyatakan tidak berlaku.