Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
atau Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA), mempunyai
latar belakang sejarah yang cukup panjang, dimulai dari didirikannya Ikatan
Akuntan Indonesia di tahun 1957 yang merupakan perkumpulan akuntan Indonesia
yang pertama. Perkembangan profesi dan organisasi Akuntan Publik di Indonesia
tidak bisa dipisahkan dari perkembangan perekonomian, dunia usaha dan investasi
baik asing maupun domestik, pasar modal serta pengaruh global. Secara garis
besar tonggak sejarah perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di
Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara pada
khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya.
SUSUNAN PENGURUS IAPI 2017-2021
Tarkosunaryo (Ketua Umum)
Sapto Amal Damandari (Ketua)
Tia Adityasih (Ketua)
Hendang Tanusdjaja (Ketua)
Suhartono (Ketua)
Handoko Tomo (Ketua)
Merliyana Syamsul (Ketua)
Aria Kanaka (Ketua)
Ellya Noorlisyati (Ketua)
Florus Daeli (Ketua)
Irhoan Tanudiredja (Ketua)
Syahril Ali (Ketua)
Rian Benyamin Surya (Ketua)
Sugeng Praptoyo (Ketua)
Steven Tanggara (Ketua)
Irwan Haswir (Ketua)
Palti Ferdrico T.H.S (Ketua)
VISI & MISI
Visi
·
Mewujudkan
Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas, berkompetensi dan
berstandar internasional.
·
Mendorong
pertumbuhan dan independensi profesi Akuntan Publik.
·
Mewujudkan
lingkungan internal dan eksternal profesi yang sehat dan kondusif bagi
profesi Akuntan Publik.
·
Menjaga martabat
profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik.
·
Melindungi
kepentingan publik dan Akuntan Publik.
·
Mendorong
terwujudnya good governance di Indonesia.
Misi
·
Menyediakan
Sumber Daya Manusia profesi akuntan yang memiliki kompetensi sesuai
standar global melalui proses rekrutmen anggota.
·
Menyediakan
Standar Profesi Akuntan Publik dan Kode Etik yang berstandar
internasional.
· Mendorong
peningkatan kualitas jasa profesi Akuntan Publik melalui penguatan
kelembagaan Kantor Akuntan Publik.
·
Mendorong
peningkatan praktik tata kelola yang baik di bidang perekonomian dan
pengelolaan negara, termasuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelaporan informasi keuangan.
Komentar
Posting Komentar